Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, sorotan tajam tertuju pada masa depan edukasi di Indonesia, khususnya di bawah administrasi Prabowo Subianto yang akan datang. Sektor pendidikan dipandang sebagai kunci utama untuk membentuk sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di kancah internasional dan mewujudkan cita-cita bangsa. Berbagai harapan dan ekspektasi muncul seiring dengan transisi kepemimpinan ini, untuk membawa inovasi dan solusi bagi permasalahan pendidikan yang ada.
Pada hari Selasa, 25 November 2024, pukul 11.00 WIB, di Aula Prof. Dr. Sardjito, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, telah diselenggarakan simposium nasional bertajuk “Visi Pendidikan Indonesia 2045: Peran Kepemimpinan Baru”. Simposium ini dihadiri oleh akademisi, praktisi pendidikan, dan perwakilan dari tim transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Prof. Dr. Wijoyo Santoso, seorang pakar kebijakan publik, menyampaikan bahwa masa depan edukasi sangat bergantung pada komitmen politik dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Beliau juga menyoroti bahwa indeks kualitas guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan signifikan.
Administrasi Prabowo akan menghadapi sejumlah isu krusial dalam upaya membentuk masa depan edukasi yang lebih baik. Salah satunya adalah optimalisasi Kurikulum Merdeka. Meskipun telah diimplementasikan, masih diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian agar kurikulum ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Data terakhir dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa adaptasi Kurikulum Merdeka telah mencapai 75% sekolah di jenjang SMA pada akhir tahun 2024, namun tantangan dalam implementasi di daerah terpencil masih besar.
Selain itu, pemerataan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan juga menjadi pekerjaan rumah yang besar. Banyak sekolah di daerah pelosok yang masih memerlukan perbaikan atau pembangunan fasilitas dasar. Pada tanggal 10 Januari 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kemendikbudristek telah menandatangani nota kesepahaman untuk percepatan renovasi dan pembangunan ulang 500 unit sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dalam dua tahun ke depan. Aspek pembiayaan pendidikan yang mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah juga harus terus dijamin keberlanjutannya dan diperluas jangkauannya. Dengan demikian, harapan akan masa depan edukasi Indonesia yang lebih cerah di bawah administrasi Prabowo sangat besar, dan dibutuhkan langkah-langkah strategis yang konkret untuk mewujudkannya.